Universitas Muhammadiyah Gombong — Dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap peran dan kewenangan pemerintah dalam situasi luar biasa, UNIMUGO menyelenggarakan Kuliah Umum Administrasi Negara dengan tema “Keadaan Darurat Bencana Alam: Batas Wewenang Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” pada Selasa, 23 Desember 2025 , melalui zoom meeting.
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa khususnya dari Program Studi Hukum sebagai bagian dari penguatan kajian akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi darurat yang menuntut tindakan cepat, efektif, dan tetap berlandaskan hukum.
Dalam sambutannya, Bapak Noor Rahmad S.H., M.H menegaskan bahwa bencana alam merupakan keadaan luar biasa yang dapat memaksa pemerintah mengambil kebijakan dan tindakan administratif secara cepat. Namun demikian, setiap penggunaan kewenangan tetap harus berada dalam koridor hukum administrasi negara, dengan menjunjung tinggi asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. Justru dalam situasi krisis, prinsip-prinsip hukum administrasi negara menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hak warga negara,” ujar Bapak Noor Rahmad S.H., M.H.
Sebagai narasumber, Dr Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang memaparkan bahwa dalam kondisi darurat bencana alam, pemerintah diberikan kewenangan khusus, termasuk penggunaan diskresi, percepatan pengambilan keputusan, dan penyederhanaan prosedur administratif. Namun, kewenangan tersebut memiliki batasan yang jelas, baik secara normatif maupun etis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance.
Kuliah umum ini juga membahas konsep keadaan darurat dalam hukum administrasi negara, batasan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, mekanisme pengawasan kebijakan darurat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan bencana.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus aktual penanganan bencana alam, termasuk dilema antara kebutuhan respons cepat dan kewajiban menjaga kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, UNIMUGO berharap mahasiswa Program Studi memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi darurat, serta mampu menilai secara kritis kebijakan publik yang diambil pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum.
