Universitas Muhammadiyah Gombong (UIMUGO) kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui salah satu mahasiswanya. Ferdy Novalyandra, mahasiswa Program Studi Hukum, berhasil meraih gelar Putra Pariwisata Jawa Tengah dalam ajang bergengsi tingkat provinsi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa UIMUGO tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu berprestasi di bidang non-akademik, khususnya dalam promosi pariwisata dan budaya daerah. Dalam kompetisi tersebut, Ferdy menunjukkan kualitas diri yang unggul melalui wawasan kepariwisataan, kemampuan komunikasi, serta kepribadian yang inspiratif.

Ferdy Novalyandra mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih serta menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pihak kampus, dosen, keluarga, dan teman-teman. Ia berharap prestasi ini dapat menjadi langkah awal untuk berkontribusi lebih luas dalam memperkenalkan potensi pariwisata dan budaya Jawa Tengah kepada masyarakat.

Pihak Universitas Muhammadiyah Gombong turut memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta berani tampil dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Dengan diraihnya gelar ini, Ferdy diharapkan dapat menjadi duta yang mampu membawa nama baik Jawa Tengah sekaligus Universitas Muhammadiyah Gombong di kancah yang lebih luas.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Prodi Hukum UNIMUGO dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan sinergi antara dunia akademik dan praktik peradilan, terutama dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara.

Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa Prodi Hukum UNIMUGO akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan magang serta praktik langsung di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengalaman nyata ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran kontekstual agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan pemahaman komprehensif mengenai proses peradilan administrasi negara.

Ketua Program Studi Hukum UNIMUGO, Noor Rahmad, S.H., M.H menyampaikan bahwa kolaborasi dengan PTUN Yogyakarta merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas lulusan. “Kami berharap kerja sama ini dapat membentuk calon sarjana hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berwawasan progresif, berkarakter humanis, inovatif, dan religius,” ujarnya.

Pihak PTUN Yogyakarta menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan pendidikan hukum melalui pendampingan, pembinaan, serta keterlibatan praktisi hakim dalam kegiatan akademik Prodi Hukum UNIMUGO.

Dengan terjalinnya MoU ini, Prodi Hukum UNIMUGO semakin menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja serta siap berkontribusi bagi penegakan hukum dan keadilan administrasi negara di Indonesia.

Kunjungan akademik ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran dan fungsi Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pendukung Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh gambaran langsung mengenai mekanisme perumusan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan strategis nasional.

Selain sebagai sarana penguatan pembelajaran kontekstual, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan wawasan ketatanegaraan yang komprehensif serta membentuk pola pikir hukum yang kritis dan responsif terhadap dinamika pemerintahan. Interaksi langsung dengan lingkungan kelembagaan Kantor Staf Presiden memberikan pengalaman belajar yang relevan dan aplikatif bagi mahasiswa.

Sejalan dengan visi Program Studi Hukum UNIMUGO, kegiatan kunjungan akademik ini mendukung upaya pembentukan calon sarjana hukum yang berwawasan progresif, berkarakter humanis, inovatif, dan religius, serta memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan nasional.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikenal sebagai The Guardian of the Constitution karena perannya dalam menjaga dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman pembelajaran langsung mengenai fungsi, kewenangan, serta praktik Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga mampu melengkapi pemahaman teoritis yang diperoleh di ruang perkuliahan.

Kegiatan Field Trip ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran konstitusional mahasiswa serta membentuk pola pikir hukum yang kritis, progresif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual dalam menumbuhkan sikap profesional dan tanggung jawab akademik mahasiswa sebagai calon sarjana hukum.

Sejalan dengan visi Program Studi Hukum UNIMUGO, kegiatan ini mendukung upaya pembentukan lulusan yang berwawasan progresif, berkarakter humanis, inovatif, dan religius, serta mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik ketatanegaraan secara nyata.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa khususnya dari Program Studi Hukum, sebagai bagian dari penguatan wawasan akademik dan praktis terhadap kebijakan digitalisasi pertanahan yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam sambutannya,  Bapak Andri Kristanto, S.KOM., M.T menegaskan bahwa transformasi digital di bidang pertanahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dalam pendaftaran tanah. Namun demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait aspek regulasi dan kepastian hukum.

“Penerapan sertipikat elektronik tidak hanya berdimensi administratif dan teknologis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang luas. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengkaji dan mengawal kebijakan ini agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan keadilan sosial,” ujar Bapak Noor Rahmad, S.H., M.H selaku Kaprodi Program Studi Hukum.

Sebagai narasumber, Bapak Andri Kristanto, S.KOM., M.T menjelaskan bahwa sertipikat elektronik merupakan bagian dari modernisasi sistem pendaftaran tanah yang bertujuan meminimalkan sengketa, meningkatkan keamanan data, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain terkait landasan hukum, integrasi sistem, keamanan siber, validitas alat bukti elektronik, serta kesiapan aparatur dan masyarakat.

Kuliah umum ini juga mengulas kedudukan sertipikat elektronik dalam perspektif hukum agraria dan hukum pembuktian, termasuk implikasinya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan. Diskursus akademik tersebut menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi serta penguatan literasi hukum di tengah percepatan transformasi digital sektor pertanahan.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu aktual, mulai dari perbandingan sertipikat konvensional dan elektronik, potensi risiko hukum, hingga peran akademisi dan praktisi hukum dalam memastikan keberlangsungan sistem pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Melalui kuliah umum ini, UNIMUGO menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi dalam mengembangkan kajian hukum agraria yang responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mencetak lulusan yang adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan hukum di era digital.

Universitas Muhammadiyah Gombong — Dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap peran dan kewenangan pemerintah dalam situasi luar biasa, UNIMUGO menyelenggarakan Kuliah Umum Administrasi Negara dengan tema “Keadaan Darurat Bencana Alam: Batas Wewenang Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” pada Selasa, 23 Desember 2025 , melalui zoom meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa khususnya dari Program Studi Hukum sebagai bagian dari penguatan kajian akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi darurat yang menuntut tindakan cepat, efektif, dan tetap berlandaskan hukum.

Dalam sambutannya, Bapak Noor Rahmad S.H., M.H menegaskan bahwa bencana alam merupakan keadaan luar biasa yang dapat memaksa pemerintah mengambil kebijakan dan tindakan administratif secara cepat. Namun demikian, setiap penggunaan kewenangan tetap harus berada dalam koridor hukum administrasi negara, dengan menjunjung tinggi asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

“Keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. Justru dalam situasi krisis, prinsip-prinsip hukum administrasi negara menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hak warga negara,” ujar Bapak Noor Rahmad S.H., M.H.

Sebagai narasumber, Dr Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang memaparkan bahwa dalam kondisi darurat bencana alam, pemerintah diberikan kewenangan khusus, termasuk penggunaan diskresi, percepatan pengambilan keputusan, dan penyederhanaan prosedur administratif. Namun, kewenangan tersebut memiliki batasan yang jelas, baik secara normatif maupun etis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance.

Kuliah umum ini juga membahas konsep keadaan darurat dalam hukum administrasi negara, batasan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, mekanisme pengawasan kebijakan darurat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan bencana.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus aktual penanganan bencana alam, termasuk dilema antara kebutuhan respons cepat dan kewajiban menjaga kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, UNIMUGO berharap mahasiswa Program Studi memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi darurat, serta mampu menilai secara kritis kebijakan publik yang diambil pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai Prodi, yaitu Prodi Hukum, Farmasi, Teknik Industri, Administrasi Rumah Sakit, Keperawatan, Bidan, Manajemen,  dan Teknik Informasi. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya universitas dalam menanamkan nilai-nilai bela negara melalui pembentukan karakter, sikap toleran, dan penghormatan terhadap keberagaman di lingkungan perguruan tinggi.

Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan fisik, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk menolak segala bentuk intoleransi dan bullying yang dapat merusak persatuan serta keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Intoleransi dan bullying bertentangan dengan semangat bela negara karena mengikis nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kampus memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, toleran, dan cinta tanah air,” ujar Bapak Noor Rahmad selaku Kaprodi Prodi Hukum.

Pada sesi utama, Bapak Heri Pramono, S.Pd selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kebumen memaparkan bahwa Negara Indonesia dapat berdiri tegak karena nilai toleransi. Toleransi meliputi seluruh aspek kehidupan seperti agama, ras, suku, bangsa dan Golongan.

Kegiatan kuliah umum ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas bentuk-bentuk intoleransi dan bullying yang kerap terjadi di lingkungan kampus, implikasinya terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta strategi pencegahan dan penanganan yang dapat diterapkan secara institusional maupun individual.

Melalui peringatan Hari Bela Negara ini, UNIMUGO menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang akademik yang aman, inklusif, dan berlandaskan nilai kebangsaan, serta mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan semangat bela negara dalam kehidupan kampus dan masyarakat luas.

Tiga wisudawan perdana Program Studi Hukum UNIMUGO tersebut adalah Suhartono, S.H., Waris, S.H., dan Sigit Dwi Kurniawan, S.H. Ketiganya telah dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Kelulusan angkatan pertama ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan dan pengembangan Program Studi Hukum UNIMUGO. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, dosen, hingga tenaga kependidikan, dalam menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter.

Program Studi Hukum UNIMUGO berkomitmen mencetak lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam berkemajuan, integritas, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan melalui proses pembelajaran, pembinaan karakter, serta penguatan pemahaman hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kelulusan wisudawan perdana ini, UNIMUGO berharap para lulusan mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang telah diperoleh serta berkontribusi secara nyata dalam pengembangan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Ke depan, UNIMUGO terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada Program Studi Hukum, melalui penguatan kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

Kegiatan ini didampingi oleh dosen pembimbing, yaitu Muhammad Ramli, S.H.I., M.H yang secara aktif memberikan pengarahan dan pendampingan selama mahasiswa melakukan observasi dan diskusi lapangan. Ketua Program Studi Hukum Unimugo, Noor Rahmad menyampaikan bahwa kegiatan kuliah lapangan di PKBH memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar menganalisis kasus hukum, tetapi juga memahami proses advokasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan ini diikuti oleh Rahmah Aliyah mahasiswa semester tujuh yang telah melalui tahap pembekalan sebelumnya. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan Universitas Muhammadiyah Gombong.

Dengan pelaksanaan kuliah lapangan ini, Prodi Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik hukum agar lulusan memiliki kompetensi yang unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam penegakan keadilan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dikoordinasikan dan dibimbing langsung oleh Aditya Maulana Rizqi, S.H., M.H., dosen Prodi Hukum Unimugo. Selama pelaksanaan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat proses kerja kejaksaan, mulai dari penerimaan berkas perkara, penyelidikan, penuntutan, hingga tahap eksekusi.

“Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa ilmu hukum tidak hanya berhenti di tataran teori. Melalui kuliah lapangan, mereka dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana hukum bekerja dalam sistem penegakan keadilan,” ujar Aditya Maulana Rizqi, S.H., M.H., dosen pembimbing kuliah lapangan.

Ketua Program Studi Hukum Unimugo, Noor Rahmad, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan arahannya kepada mahasiswa peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi pembelajaran yang menghubungkan antara teori, praktik, dan nilai-nilai etika profesi hukum.

“Kami berharap kegiatan kuliah lapangan seperti ini dapat menjadi tradisi akademik yang berkelanjutan, agar mahasiswa hukum Unimugo semakin siap menghadapi dunia kerja dengan bekal pengalaman langsung di lembaga penegak hukum,” ujar Noor Rahmad, S.H., M.H.

Pihak Kejaksaan Negeri Kebumen menyambut baik kerja sama ini dan berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin. Dengan selesainya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengalaman empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori yang dipelajari di kampus untuk membentuk karakter hukum yang profesional dan berintegritas.

]]>